Lubuk Basung – Wali Nagari Pasia Laweh, Zul Arfin menyayangkan ketidakhadiran wartawan bersangkutan pada pertemuan terkait pemberitaan penundaan pembangunan jalan di Jorong Lurah Dalam, yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Agam, Senin (19/10) di Lubuk Basung.

“Kita berharap yang bersangkutan bersama kru beliau dapat hadir pada fasilitasi ini, agar persoalan dapat terang benderang,” ujarnya.

Dikatakan Zul Arfin, beberapa bulan terakhir pihaknya mengakui adanya pemberitaan yang mencuat terkait penundaan jalan Jorong Lurah Dalam. Pihaknya mengaku setiap hari menerima informasi-informasi pemberitaan dari sejumlah wartawan.

“Setidaknya kami mencatat ada 12 wartawan yang menghubungi kami dengan pertanyaan yang senada, dari 12 memang ada wartawan yang ingin mengekspos, namun ada juga satu atau dua wartawan yang terus memberitakan, yang kami tidak tahu motivasinya apa,” jelas Zul Arfin.

Terkait pemberitaan, Zul Arfin tidak menyangsikan tugas dan fungsi media massa. Pihaknya tidak memungkiri tugas seorang wartawan dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Yang bersangkutan berhak memberitakan sesuai undang-undang pers. Sepanjang berita itu valid tentu kami tidak bisa mencampuri pemberitaan, itu adalah hak wartawan,” katanya.

Kami di sini, tukas Zul Arfin tidak memposisi wartawan yang bersangkutan bersalah, tapi kalau selalu disudutkan dengan pemberitaan yang tidak berimbang, pihaknya sebagai objek merasa keberatan.

“Kami berharap persoalan ini tuntas dan tidak ada lagi pertemuan berikutnya terkait pembicaraan pemberitaan, biar kami bisa fokus terhadap tugas penanganan Covid-19 yang ditugaskan kepada kami,” ujarnya lagi.

Menurutnya, pemberitaan yang tidak berimbang memunculkan riak di tengah warganya. Terkait hal itu, pihaknya sudah berupaya membangun ruang pertemuan bersama wartawan yang memberitakan dan sejumlah masyarakat.

“Kami sudah berbicara dengan pimpinan wartawan yang bersangkutan, kami pihak nagari akan ambil alih persoalan ini, ayo kita duduk bersama dengan stakeholder, kita undang siapa masyarakat yang mempersoalkan penundaan pembangunan itu,” ungkap Zul Arfin.

Dikatakannya lagi, masyarakat Nagari Pasia Laweh sudah memahami alasan penundaan pembangunan jalan disebabkan refocusing anggaran akibat pandemi Covid-19. Namun, seiring munculnya pemberitaan, riak-riak di tengah masyarakat pun kembali muncul.

“Kami meyakini riak itu muncul karena ada pemberitaan, tidak elok seperti ini, jadi mari kita dudukan persoalan ini di Kantor Wali Nagari Pasia Laweh,” ajaknya.

Terkait pertemuan yang difasilitasi Pemkab Agam dengan mengundang media yang bersangkutan, menurut Zul Arfin merupakan upaya untuk menengahkan persoalan. Pihaknya berharap media yang bersangkutan hadir untuk mendapatkan out put persoalan.

“Namun yang bersangkutan tidak bisa hadir, itu hak beliau. Jika dibutuhkan fasilitasi lanjutan, kami di nagari siap duduk bersama yang bersangkutan,” ucapnya lagi.

Zul Arfin menilai, terkait upaya menggiring warganya untuk terus membicarakan persoalan yang sudah selesai merupakan kekeliruan. Pihaknya bersedia menerima warga yang ingin mendapat penjelasan detail terkait penundaan pembangunan.

“Saya dapat informasi dari wartawan yang bersangkutan, bahwa meminta izin warga saya untuk dibawa ke pengadilan soal musrembang, lalu kami tanyakan kapasitasnya apa, kami kira ini keliru,” sebut Zul Arfin.

Ketua Parik Paga Nagari Pasia Laweh, Hendra, pada kesempatan tersebut mengatakan terkait penundaan pembangunan jalan Jorong Lurah Dalam sudah dibahas beberapa waktu lalu. Menurutnya masyarakat setempat sudah memahami alasan penundaan.

“Beberapa waktu lalu, Komisi III DPRD Agam bersama Dinas PU sudah datang ke Pasia Laweh untuk menjelaskan terkait penundaan, dimana saat itu saya hadir, dan semua yang hadir sudah paham,” katanya.

Dikatakan, terkait pembangunan jalan yang dirancanakan sepanjang 4.750 meter itu, dirinya sudah terlibat sejak tahun 2019. Menurutnya tidak ada persoalan yang terjadi.

“Sepengetahuan saya, situasi masyarakat Kampuang Pasia aman saja. Isu terkait demonstrasi pun tidak ada,” ujar penduduk asli setempat itu.

Camat Palupuh, Hasrizal yang turut hadir pada fasilitasi tersebut mengatakan secara prinsip persoalan penundaan pembangunan sudah selesai. Masyarakat sudah menerima pembangunan jalan yang akan dibangun pada tahun 2021.

“Saya melihat persoalan ini tidak ada lagi, ini persoalan yang diulang-ulang. Secara prinsip tidak ada permasalahan, ini sudah selesai, tinggal penganggaran di 2021,” katanya.

Terkait pemberitaan yang mencuat, pihaknya tidak mengetahui motivasi yang diusung wartawan yang menuliskan berita. Bahkan, menurutnya pemberitaan yang diterbitkan cenderung tendensius dan tanpa konfirmasi yang berimbang.

“Kita tidak tahu apa maunya orang yang menulis berita ini. Saat diundang untuk meluruskan tidak hadir, ini tidak sportif,” ujar Hasrizal. (KP-Adi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here