Lubuk Basung – 7 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Agam beri pandangan atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2019, di Aula Utama DPRD setempat, Kamis (9/7).

Pandangan tersebut disampaikan pada Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Agam Suharman dihadiri oleh Ketua DPRD Agam Novi Irwan, Sekda Agam Martias Wanto, Anggota DPRD, Forkopimda dan Kepala OPD baik secara langsung maupun teleconferense.

Dalam rapat yang digelar tersebut, ketujuh fraksi DPRD Agam menyampaikan pendapat, saran dan pertanyaan atas ranperda pertanggungjawaban APBD 2019. Pandangan tersebut disampaikan oleh juru bicara dari masing-masing fraksi.

Dari Fraksi Gerindra, disampaikan oleh Rinal Wahyudi menyebut peningkatan dan pembiayaan infrastruktur daerah perlu pengawasan lebih ketat sehingga penyelesaian pekerjaan dapat dilakukan tepat waktu dan kualitas serta mutu pekerjaan yang lebih baik dari waktu ke waktu.

Sedangkan Asrizal sebagai juru bicara Fraksi PKS mempertanyakan pendapatan dani bagi hasil pajak turun terlalu besar dari tahun 2018 yaitu sebesar 26,7. Ia juga meminta penjelasan terkait dengan adanya pendapatan yang tidak terealisasi seperti bantuan keuangan dari Pemprov dan pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri.

Fraksi Demokrat Nasdem melalui jubirnya Syafril mempertanyakan sejauh mana langkah dan upaya Pemda dalam memaksimalkan pemungutan pajak daerah seperti pajak restoran, pajak hiburan, pajak BPHTB, PBB serta retribusi daerah yaitu retribusi izin mendirikan bangunan.

Sementara itu, Fraksi PAN yang disampaikan oleh Salman Linover menyarankan kepada Pemda agar pada tahun selanjutnya anggaran terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) agar lebih ditingkatkan lagi. Hal ini juga belum sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat sesuai aspirasi yang disampaikan kepada DPRD.

Disisi lain, Fraksi partai Golkar yang disampaikan oleh Zulfahmi menyampaikan tentang tindak lanjut pelebaran jalan Simpang Gudang sampai Balai Selasa Kecamatan Lubuk basung yang masih terbengkalai ,Fraksi Golkar perly kejelasan dari Pemerintah daerah, serta persoalan pungutan disekolah terus menjadi perbincangan masyarakat apalagi di saat masiknya tahun ajaran baru yang perlu di tindak lanjuti.
Zulfahmi juga menambahkan mengenai pendapatan dana bagi hasil pajak turun dari tahun sebelumnya yang perlu di tindak lanjuti, dan fraksi Golkar perlu kejelasan penyebabnya atau kendala hal tersebut.

Fraksi PPP melalui jubir Ridwan Suhaili mengapresiasi terkait dengan realisasi PAD yang sudah melebihi target. Namun Fraksi tersebut berharap agar Pemda menggali lagi potensi PAD Kabupaten Agam yang sebenarnya mempunyai potensi penerimaan yang sangat besar baik dari sisi pajak, retribusi maupun pendapatan lainnya.

Sedangkan, Farksi PBB Hanura Berkarya yang dibacakan oleh Epi Suardi mengharapkan pelaksanaan pemerintah berjalan sesuai dengan harapan masyarakat dan untuk kekurangan agar diperbaiki supaya mencapai hasil yang optimal kedepannya.(KP-Pit)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here