Pasal yang biasa menjelang pemilihan kepala daerah dihelat, banyak berseliweran kontrak-kontrak politik. Penandatanganan kontrak antara pemilih dengan calon kepala daerah, antara orang yang berpengaruh dengan calon kepala daerah yang kurang populer dengan suatu kesepakatan tertentu.

Kontrak politik secara gamblang bolehlah diartikan sebagai transaksi politik. Sederhananya, jika saya pilih anda, anda beri saya apa? Semua perjanjian itu diawali dengan kata “jika”. Kuatkah kontrak tersebut? Atau justru hanyalah sebuah harapan palsu?

Jika ditelisik dari maksud atau tujuannya, sudah jelas dasar pemikiran dari kontrak politik adalah semacam perjanjian yang menjadi ikatan antara pemilih dan calon yang akan dipilih. Calon ingin dipilih, para pemilih ingin mendapat perhatian. Itu intinya.

Agar tidak terjadi saling melupakan janji, maka bagi yang tinggi syahwat politiknya, akan menuangkannya pada perjanjian hitam di atas putih. Jika ada yang saling ingkar, maka perjanjian itu nantinya bisa dijadikan semacam bukti tertulis. Kira-kira begitu.

Bahkan hebatnya lagi, menjelang helat pemilihan kepala daerah, tak jarang pula yang memasang umpan serak. Artinya bikin kontrak di sini, bikin kontrak di sana. Juga ada skenario penodongan, dimana orang yang berpengaruh telah menyiapkan semacam kontrak yang harus ditandatangani calon saat mengunjungi suatu daerah atau tempat tertentu.

Sekarang mari kita lihat hasil akhir dari kebanyakan kontrak politik yang pernah dibuat. Faktanya, kontrak politik hanyalah semacam trik politik untuk mendulang suara. Hanya segelintir kontrak politik yang benar-benar dikabulkan. Katakanlah itu diwujudkan dalam bentuk pemberian proyek atau jabatan di posisi tertentu. Itupun jika memiliki pengaruh yang cukup kuat.

Lantas, pertanyaan yang muncul, apakah kontrak politik yang dibuat antara pemilih dan calon memiliki kekuatan hukum? Bisakah kepala daerah yang terpilih terjerat hukum jika tidak menepati kontrak politik? Apakah kontrak politik hanya sebatas harapan palsu?

Dalam sejumlah literatur yang penulis baca, sebagian pakar hukum berpendapat bahwa kontrak politik itu berbeda dengan kontrak yang dikenal di hukum perdata. Sebab pada kontrak politik ada syarat-syarat yang belum terpenuhi layaknya kontrak perdata. Seperti kejelasan subjek-subjek yang berkontrak, kejelasan hak dan kewajiban dari yang melakukan perjanjian.

Jadi, boleh dibilang kontrak politik jika dilanggar maka si pelanggar tidak bisa diseret ke ranah hukum. Akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran tidak bisa diperkarakan di meja peradilan.

Lalu, apa sanksi yang dapat diberikan kepada pelanggar kontrak politik? Yang namanya politik, tentu hukumannya juga dilakukan secara politik juga. Pelanggar hanya bisa dihakimi secara politik, seperti tidak memberi kesempatan di pemilihan selanjutnya alias tidak memilih lagi.

Paling beratnya adalah menjadi lawan politik di periode selanjutnya. Bahkan wajar saja jika memukan seseorang berubah haluan saat kontestasi politik. Bullying di media sosial adalah salah satu indikasi tidak tercapainya kontrak politik.

Jika lebih jernih melihatnya, sebenarnya politik tidak sepicik itu. Tidak terwujudnya kontrak politik bisa terjadi karena banyak faktor. Seperti tarik ulur kepentingan partai politik pendukung. Partai politik dan calon dalam pemilihan umum ibarat aur dan tebing.

Faktor selanjutnya adalah urusan regulasi. Regulasi saat ini telah menjadi rules yang menjadi rambu-rambu berjalannya suatu pemerintahan. Persoalan anggaran juga menjadi faktor tidak terwujudnya kontrak politik.

Jadi, sebagai masyarakat yang melek politik, jangan jadikan kontrak politik sebagai penentu pemilihan kepala daerah. Sebab, kontrak politik ibarat ota lapau yang mendingin seiring hirupan kopi. Bekontraklah dengan visi dan misi yang sesuai kebutuhan agar tidak menjadi korban harapan palsu.(*)

Depitriadi, S.IP
Jurnalis

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here