Komapos.com, KOTA PADANG – Penegakan hukum merupakan hal yang mutlak dilaksanakan dalam pengelolaan potensi hutan. Kita harus tingkatkan smart government agar terwujudnya sinkronisasi pengawasan fungsi hutan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Demikan disampaikan oleh Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno saat membuka Rapat Koordinasi Gubernur, Walikota dan Bupati se-Sumatera Barat yang dilaksanakan di Hotel Pangeran Beach Padang, Senin (19/8).

Menurut Irwan, Sumatra Barat mempunyai lahan hutan luas sekitar 4.266.695 hektare dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Namun potensi tersebut juga diiringi dengan ancaman pembalakan liar, perkebunan ilegal, kebakaran hutan serta perburuan satwa.

“Untuk mencegahnya diperlukan strategi, seperti menciptakan aparat penegak hukum yang profesional, meningkatkan kepekaan, kepedulian dan responsive terhadap masalah lingkungan hidup,” ucap politisi PKS tersebut.

Penegakan hukum harus berdasarkan prinsip berkeadilan serta dapat mendukung implementasi program-program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Terakhir Irwan berharap, rapat koordinasi ini dapat menjadi momentum dalam meningkatkan kesiapsiagaan untuk menanggulangi dan menghentikan kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan. (KP/dal)


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here