Selasa, 21 Oktober 2014

facebookTwittergoogle pluslinkedin

Limapuluh Kota : KPS Mulai Dibagikan

blsmLimapuluh Kota – Komapost, Kartu Pelindung Sosial (KPS) bagi keluarga kurang mampu penerima bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) di Kabupaten Limapuluh Kota mulai dibagikan. Jumat (28/6) pagi, calon penerima BLSM asal enam jorong di Nagari Batu Bolang, Kecamatan Harau, terlihat memadati halaman kantor wali nagari.

Mereka mendatangi kantor wali nagari karena sebelumnya mendapatkan surat edaran berupa undangan dari pihak nagari agar datang ke kantor nagari untuk mengambil KPS. Namun mereka terpaksa kembali pulang, karena pembagian KPS ternyata akan dilakukan usai shalat Jumat.

Wali Nagari Batu Bolang, Kecamatan Harau, Yondri YS, mengaku,   kedatangan masyarakat dari 6 jorong itu memang atas dasar surat edarkan pihak pemerintah nagari. Namun warga yang tidak mendapatkan undangan juga ikut datang.

“Surat edaran yang kami bagikan hanya untuk warga yang namanya tercantum dalam daftar penerima BLSM, dan waktu pelaksanaan penyerahannya akan dilaksanakan usai shalat Jum’at,” ujarnya.

Salah seorang Warga Jorong Balai,Sunarti (58), mengaku kecewa, karena namanya tidak tercantum sebagai penerima BLSM, begitu juga Syamsilis(58). Padahal sebelumnya mereka tercatat sebagai penerima bantuan beras miskin (raskin), dan Jamkesmas. Bahkan mereka juga terdaftar sebagi penerima dana bantuan langsung tunai (BLT) tahun lalu kami juga.

Menanggapi masalah itu, Yondri mengadakan, jangankan masyarakat awam, pihak aparat pemerintah nagari dan Jorong harus menelan rasa kecewa karena banyak warga miskin di nagari itu yang tidak disentuh dana BLSM.

“Penerima BLSM dari enam jorong, yakni Jorong Balai, Jorong Padang Ambacang, Jorong Koto Harau, Jorong Tigo Alur, Jorong Koto Kaciak, Jorong Boncah, di Nagari Batu Bolang, yang tercatat hanya 468 KK,” ujarnya menjelaskan.

Ia mengakui, banyak warga di nagari itu, yang benar-benar tidak mampu tidak terdaftar sebagai penerima dana BLSM.

“Kami dari pihak Nagari tidak bisa berbuat banyak untuk melakukan upaya membantu warga kami, karena rekap data yang digunakan berdasarkan data penerima BLT tahun lalu dan Jamkesmas. Selain itu, ini Keputusan Pemerintah Pusat. Kami hanya bisa berharap kepada masyarakat agar bisa menahan diri dan bersabar,” ujarnya pula. (IK)